Harian Posting. Purwakarta, Karawang – Kepala Desa (Kades) Cikalong Sari, Kecamatan Jati Sari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Dini Novianti, menjadi sorotan setelah muncul dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) 2023-2024.
Alih-alih memberikan klarifikasi langsung, langkah Dini untuk menjawab tuduhan justru dinilai memperkeruh suasana.
Sebelumnya, tim dari awak media Online Lensa Fakta bersama Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Purwakarta mencoba meminta klarifikasi kepada Dini terkait informasi dugaan penyimpangan anggaran di desa tersebut.
Menurut Dwi Joko Waluyo Ketua FPII Kabupaten Purwakarta menuturkan, Upaya ini dilakukan setelah investigasi lapangan yang mengungkap minimnya kemajuan di Cikalong Sari selama kepemimpinan Dini. Namun, tim tidak berhasil menemui sang Kades yang disebutkan “sibuk” sepanjang hari.
“Kejanggalan Penyerapan Anggaran
Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah kejanggalan mencuat dalam laporan realisasi Dana Desa 2023. Dari total dana sekitar Rp1,3 miliar, beberapa item dianggap tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” ujarnya.
Lebih lanjut Dwi Joko Waluyo yang akrab disapa Bang Joko menjelaskan, Contohnya, anggaran sebesar Rp83 juta untuk rehabilitasi jembatan desa serta beberapa item pemeliharaan jalan yang dilaporkan direalisasikan berkali-kali dengan nominal yang berulang.
“Anggaran lain yang menjadi sorotan adalah Rp11,1 juta untuk kebutuhan mendesak yang diduga direalisasikan hingga 12 kali tanpa kejelasan penggunaan. Warga desa juga mengaku tidak merasakan manfaat dari anggaran ketahanan pangan maupun pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai tidak transparan,” Kata Bang Joko.
Menurut Bang Joko menegaskan, Bahkan, bantuan sosial (Bansos) diduga hanya diterima oleh pihak-pihak yang dekat dengan sang Kades. Hal ini menambah kekecewaan warga yang merasa pembangunan desa mandek.
Selanjutnya menurut Rendy dari awak media Lensa Fakta mengatakan, Klarifikasi yang Menuai Pertanyaan
Ketika dimintai klarifikasi, Dini Novianti bukannya menemui media yang telah menginvestigasi langsung kondisi desa, melainkan memberikan pernyataan melalui media lain, Indikasihukum.com.
“Langkah ini menjadi kontroversial setelah diketahui bahwa pimpinan redaksi media tersebut adalah kerabat dekat Dini,” tegas Rendy.
Masih menurut Rendy, Tindakan ini menimbulkan tanda tanya besar. Alih-alih membantah dengan data yang valid kepada pihak yang telah menyelidiki kasus ini, Kades Dini justru memilih cara yang dinilai tidak profesional.
“Sejumlah warga mengaku tidak melihat perubahan signifikan dalam pembangunan desa selama masa kepemimpinan Dini,” katanya.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menuturkan, Sejak beliau menjabat, tidak ada kemajuan yang terlihat. Kami tidak tahu ke mana anggaran desa itu digunakan.
Rendy menambahkan, Dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa Cikalong Sari memunculkan perhatian serius dari berbagai pihak. Langkah Kades Dini untuk mengklarifikasi melalui media yang memiliki konflik kepentingan justru semakin menguatkan kecurigaan terhadap pengelolaan dana desa.
“Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik, terutama dana desa yang seharusnya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tutup Rendy.*** (Che)
