Bandarlampung,β Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027, menyorot tajam ketimpangan infrastruktur jalan antarwilayah yang masih lebar dan berisiko menghambat pemerataan pembangunan.
Forum yang berlangsung di Balai Keratun, Kantor Pemprov Lampung itu dibuka Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Senin (13-4-2026).
Data yang dipaparkan dalam Musrenbang tersebut menunjukkan disparitas mencolok pada tingkat kemantapan jalan. Rata-rata tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota baru 48,30%, tertinggal jauh dari jalan provinsi 79,79% dan nasional yang sudah mencapai 93,31%.
Kepala Bappeda Lampung Anang Risgiyanto, menegaskan persoalan tersebut bersifat struktural dan menjadi hambatan utama pembangunan wilayah.
βKetimpangan kemantapan jalan masih sangat tajam, terutama di level kabupaten/kota. Ini berpotensi menciptakan kantong kemiskinan dan wilayah tertinggal,β tegasnya.
Secara spasial, jurang antar daerah terlihat jelas. Bandarlampung memimpin dengan kemantapan jalan 96,42%, diikuti Metro 72,94% dan Lampung Selatan 63,14%.
Sebaliknya, sejumlah daerah masih tertinggal di bawah rata-rata: Lampung Barat 58,9%, Pringsewu 47,73%, Lampung Utara 44,2%, Tanggamus 44,1%, Tulangbawang Barat 43,90%, dan Lampung Tengah 42,8%.
Kondisi paling rendah terjadi di Mesuji 29,3%, Waykanan 24%, hingga Tulangbawang 20,2%βmenegaskan ketimpangan infrastruktur yang kian menganga.
Musrenbang menegaskan, percepatan pembangunan jalan di kabupaten/kota menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan menghapus disparitas wilayah.
Selain infrastruktur, data layanan dasar juga jadi sorotan. Akses air minum telah mencapai 83,30% dan sanitasi layak 86,82%, namun sanitasi aman masih sangat rendah, hanya 2,32%.
βIni alarm serius. Pembangunan ke depan harus lebih terarah, berbasis data, dan menyasar langsung kebutuhan riil masyarakat,β tegas Anang.
